Jakarta - Pada tanggal 23-24 April 2015 Kementerian Kelautan Republik Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) mengadakan Focuse Group Discussion (FGD) dengan tema sentral keamanan maritim. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Mandarin, Jakarta dari jam 08.00 sampai jam 16.00, dihadiri oleh berbagai stakeholder yang terkait maritim seperti kementrian kelautan, perhubungan, kepolisian, kementrian kesehatan, angkatan laut, badan pengelola perbatasan, badan SAR nasional, kejaksaan agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Lemhanas,Universitas Pertahanan Indonesia, dan lain-lain.

 

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan identifikasi masalah maritim Indonesia dari berbagai aspek dan memberikan rekomendasi strategis. Kegiatan hari pertama berupa pemaparan dari Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) mengenai visi Indonesia untuk menjadi poros maritim, dan pembahasan isu-isu keamanan laut. Hari kedua diisi dengan studi kasus Benjina dan dilanjutkan dengan FGD.

Medical emergency Rescue Committee (MER-C) memiliki pengalaman dalam bidang kemanusiaan berhubungan dengan kelautan dan perbatasan, antara lain kasus tenaga kerja Indonesia yang berada dalam penampungan di Nunukan, manusia perahu dari Rohingya, Myanmar di Aceh, dan yang terakhir bekerjasama dengan kementrian kelautan pengelolaan kesehatan Suku Bajau yang berada di penampungan  di Berau.

Dalam focused group discussion yang dipimpin oleh Kompolnas Prof. Adrianus Meliala, PhD, MER-C yang diwakili oleh drg. Sari Elizabeth, dr. Dian Fridayani, dr. Hadiki Habib, SpPD, dan dr. Tubagus Aria mengangkat 2 aspek, pertama aspek kesehatan berupa risiko infeksi menular yang bisa masuk melalui jalur pelabuhan, sebab pemeriksaan di pelabuhan laut tidak seketat di pelabuhan udara. Selain itu maraknya prostitusi di daerah pelabuhan dan kebiasaan seks tidak aman anak buah kapal warga negara asing dan warga negara Indonesia meningkatkan risiko penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Salah satu contoh kasus terbaru adalah terungkapnya satu kasus HIV pada ABK asing, dan ditemukannya praktik prostitusi di sekitar pelabuhan. Atas dasar ini, MER-C memberikan buah pikiran agar ada kebijakan terhadap masalah tersebut.

Aspek kedua adalah kemanusiaan, bagaimana negara mengelola anak buah kapal yang masuk secara illegal, para pencari suaka illegal, kelompok-kelompok masyarakat yang stateless dan masuk ke wilayah perairan Indonesia. Aspek kemanusiaan perlu dipertimbangkan seperti kesehatan, pangan dan tempat penampungan layak, sebab, apabila hal ini dilanggar, Indonesia akan berhadapan dengan hukum internasional. Kondisi ini pernah dihadapi ketika MER-C bekerjasama dengan Kementerian Kelautan mengelola suku Bajau yang ditampung di Berau, Kalimantan Timur. Karena belum ada Standard Operational Prosedur (SOP) dalam mengelola masyarakat yang stateless, proses pemulangan menjadi berlarut-larut.

Kegiatan ini diikuti oleh MER-C karena kami menyadari, pengelolaan kesehatan dan kemanusiaan tidak hanya berkutat pada masalah praktis dan teknis, tapi harus ada advokasi sampai ditingkat kebijakan, yang oleh MER-C diistilahkan dengan ‘Politik Kemanusiaan’.

 

 

 

 

Dukung Sosial Media Kami

Langganan Info & Berita MER-C