Dalam tulisan sebelumnya, pak Omri menyatakan setuju untuk melakukan perubahan atas cara pendidikan dokter di Indonesia, dan beliau mengambil beberapa kondisi tentang situasi dunia kedokteran di beberapa negara maju. Namun dalam menanggapi tulisan saya berikutnya, pak Omri tidak sependapat jika pendidikan dokter harus "spesial" dibandingkan dengan pendidikan sarjana lainnya. Semangat dan kritik pak Omri terhadap perubahan pendidikan kedokteran yang lebih baik perlu diapresiasi secara positif oleh kalangan profesi dokter. Dalam tulisan ini, saya mencoba memberikan pemahaman yang lebih luas tentang mengapa pendidikan kedokteran harus "spesial"?.

Ada beberapa ketentuan khusus yang diatur di dalam UU No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (dikdok). Yang pertama, dibandingkan jenis pendidikan tinggi lainnya, pendidikan kedokteran memiliki dasar yang sangat "khusus" yakni etika profesi dan kemanusiaan. Profesi lainnya (guru, hakim, jaksa, polisi, wartawan, dan lainnya) mungkin juga memiliki etika profesi, namun dokter mempunyai tanggung jawab kemanusiaan yang "vital" dan "krusial" terkait dengan kualitas hidup dan nyawa manusia. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap berlebihan bahwa dokter adalah manusia penentu kehidupan seseorang.

Yang kedua, menyangkut dengan tujuan pendidikan kedokteran. Pada tulisan sebelumnya, saya telah memaparkan salah satu tujuan yang "spesial", yakni menghasilkan dokter yang humanistik. Silahkan baca: http://m.kompasiana.com/post/medis/2013/10/24/uu-pendidikan-kedokteran-menghasilkan-dokter-yang-humanistik-atau-materialistik/. Tujuan pendidikan kedokteran yang khusus lainnya sebagaimana tercantum di dalam pasal 4 UU dikdok adalah berorientasi pada keselamatan pasien. Hubungan dokter dan pasien bukanlah hubungan manusia yang biasa (seperti hubungan persahabatan, suami-istri, atasan-bawahan dan lainnya yang lazim di masyarakat), tetapi merupakan hubungan yang luar biasa.

Jika dokter berhasil menyelamatkan pasien, maka ia "dipuja-puja" oleh masyarakat, sebaliknya jika dokter tidak berhasil menyelamatkan pasien, ia jadi sasaran utama sebagai orang yang paling disalahkan, bahkan dihukum. Sekedar mengingatkan sejarah, Hipokrates terpaksa membangun pendidikan kedokteran di pulau Kos, jauh dari pusat keramaian Yunani, tujuan utamanya adalah untuk menghindari intervensi yang buruk terhadap profesi yang sering dilakukan negara. Pada zaman Hammurabi di Babilonia (jauh sebelum masa hipokrates), seorang dukun yang pasiennya meninggal ketika sedang dioperasi, dapat kehilangan tangannya.

Selama berabad-abad, hukuman yang dialami kalangan profesi kesehatan (dukun dan tabib) terus berlangsung sehingga praktek kesehatan ini harus menjauh dari kehidupan masyarakat pada setiap jamannya. Nah, Hipokrates berusaha merubah pandangan negaranya saat itu melalui kehidupan pendidikan kedokteran yang bermartabat. Ia meyakinkan pemimpin dan masyarakatnya, bahwa murid-muridnya telah disumpah dalam menjalankan prakteknya agar lebih bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Sumpah inilah yang terkenal menjadi Sumpah Hipokrates yang menjadi acuan  dalam membuat sumpah Dokter di setiap negara.

Walaupun telah disumpah, ternyata dokter sering dan terus mendapatkan perlakuan tidak adil dari sistem pemerintahan di berbagai negara. Intervensi negara bukan hanya sekedar mengatur praktek kedokteran, tetapi "memaksa" kehidupan profesi dokter agar ikut serta dalam ideologi ataupun paham dari pemimpin negara tersebut. Dampaknya, sistem pelayanan kedokteran yang seharusnya mengacu kepada sumpah dan kode etiknya menjadi bias dengan aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Tak heran juga, jika kita melihat sistem pendidikan kedokteran di berbagai negara juga diracuni oleh ideologi dari negara tersebut sehingga berbau kapitalis, liberalis, komunis, ataupun sosialis.

Ketidakadilan dalam profesi dokter jangan dilihat dengan "kacamata kuda". Kalau kita melihat banyaknya dokter yang kaya raya ataupun hidup mewah, dokter dianggap sebagai gelar profesi yang elit. Toh, pada hakikatnya pendidikan kedokteran menempatkan martabat profesi dokter bukan berdasarkan gelar yang harus disombongkan, namun martabat profesi dokter itu dinilai dari nilai-nilai keluhurannya yang tak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk negara. Profesi kedokteran tidak boleh dijadikan alat kepentingan kekuasaan. Profesi kedokteran tidak boleh dipaksa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berbeda atas dasar segmentasi ekonomi masyarakatnya.

Itu makanya saya mengkritik keras pernyataan pak Dahlan Iskan pada tulisan saya sebelumnya. Baca: http://m.kompasiana.com/post/medis/2013/10/20/salah-kaprah-pak-dahlan-iskan-tentang-dokter-asing-peralatan-kesehatan-modern-dan-pendidikan-kedokteran/. Pernyataan beliau yang salah kaprah : "Saya yakin, orientasi para dokter akan terbelah, karena itu saya minta FK UNAIR memberikan pendidikan dengan dua orientasi yakni orientasi kelas menengah-atas dan kelas menengah-bawah". Pernyataan ini sangat mengintervensi dunia pendidikan kedokteran yang sangat jauh dari hakikat dan tujuan pendidikan kedokteran.

Ketidakadilan yang dialami praktek kedokteran terus terjadi, terutama melalui sistem asuransi yang tidak memihak profesi kesehatan. Dokter dan tenaga medis lainnya "dipaksa" untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan "kontrak kerja". Pemerintah mengatur secara luas dari sistem pembiayaan kesehatan dan mengaburkan hak-hak dokter dan tenaga medis, terutama menyangkut jasa medis yang tak manusiawi. Pemerintah telah mengambil "keuntungan" yang berlebihan atas kerja keras dokter dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan ksehatan. Ini yang saya sebut dengan"penjajahan profesi kesehatan".

Pendidikan kedokteran tak mengajarkan tentang bagaimana cara meminta uang kepada pasien. Dokter hanya diajarkan untuk memberikan pelayanan kedokteran yang sesuai standar dan disumpah untuk lebih mengutamakan kepentingan pasien. Saya setuju hal ini harus diatur oleh negara untuk menghindari praktek-praktek kedokteran yang tidak bertanggung jawab. Tapi pemerintah juga bernafsu untuk "mengkeruk" keuntungan ekonomi dari kebijakan pelayanan kedokteran. Pemerintah dengan BPJS nya boleh berinvestasi secara bebas, tapi profesi kedokteran dipaksa melayani masyarakat di bawah standar, apakah ini adil ?

Sebelum UU Pendidikan Kedokteran disahkan, pemerintah dengan sewenang-wenang memberikan izin yang sangat longgar terhadap pendirian fakultas kedokteran. Sejak era UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, fakultas kedokteran berdiri "seperti jamur" di beberapa provinsi. Bahkan di satu kabupaten/kota, pemerintah juga mendirikan fakultas kedokteran negeri. Pendirian fakultas kedokteran ini jauh dari standar-standar layaknya suatu fakultas kedokteran (kuantitas dan kualitas dosen, rumah sakit pendidikan, dan sarana/prasarana lainnya). Apakah ini bukan upaya suatu rezim untuk merusak akar dari nilai-nilai keluhuran profesi yang ada di dunia pendidikan kedokteran ?

Sebelum UU Pendidikan Kedokteran disahkan, institusi pendidikan tinggi juga sewenang-wenang untuk menerima calon dokter, dengan biaya yang sangat mahal. Ada satu fakultas kedokteran yang belum lama berdiri, menampung mahasiswa lebih dari 400 orang setiap tahunnya. Pemeritah masih berbaik hati dengan "jamur-jamur" fakultas kedokteran yang ada saat ini dengan memberikan kesempatan selama kurang lebih 5 tahun untuk berbenah diri. Mudah-mudahan "jamur-jamur" tersebut bisa meningkatkan kualitasnya sehingga bertransformasi menjadi "pohon dengan akar, batang yang kuat, dan dedaunan yang segar".

Yang ketiga, menyangkut hak dan kewajiban mahasiswa kedokteran. Sebelumnya para dokter yang belajar menuntut ilmu spesialisasi dianggap sebagai mahasiswa yang sedang belajar saja, padahal mereka memberikan pelayanan kesehatan (di bawah bimbingan) yang juga menentukan keselamatan pasien. Nah, di UU Pendidikan Kedokteran diatur secara tegas tentang hak dan kewajiban tersebut, seperti perlindungan hukum, insentif, dan waktu istrahat. Aturan ini sangat manusiawi. Nah, masalahnya berbeda dengan UU tentang BPJS yang tak mengatur tentang hak dan kewajiban dokter beserta fasilitas kesehatan. Ini memberikan peluang BPJS memaksa dokter dan fasilitas kesehatan melalui "kontrak kerja".

Yang keempat, menyangkut standar nasional pendidikan kedokteran (SNPK). Mungkin tak terlalu spesial, karena pendidikan apapun harus memiliki standar untuk menjaga mutu pendidikan tersebut. Namun, karena menyangkut alasan spesial yang telah saya paparkan sebelumnya, SNPK harus disusun secara bersama-sama dengan pemerintah (melalui kementerian pendidikan), asosiasi rumah sakit pendidikan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, dan organisasi profesi (IDI dan PDGI). Kebijakan ini berimplikasi kepada setiap elemen tersebut mempunyai tanggung jawab secara bersama-sama dan sinergis untuk memajukan dan mencapai tujuan pendidikan kedokteran di Indonesia.

Yang kelima, adalah masalah rekrutmen calon dokter. Menurut pak Omri dalam tanggapan terhadap tulisan saya sebelumnya, hal ini akan sulit dilaksanakan dan tidak cukup beralasan. Rekrutmen calon dokter menjadi spesial, karena selain harus lulus seleksi penerimaan yang umum, kekhususannya adalah calon dokter harus lulus bakat dan kepribadian. Ini didasarkan pada bahwa untuk menjadi dokter bukan hanya harus pintar secara intelektual, namun juga cerdas secara mental dan moral. Tugas pemerintah dan elemen profesi untuk menyusun standar rekrutmen calon dokter tersebut. Tidaklah sulit jika memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran.

Saya berpandangan tak terlalu sulit untuk membuat dan melaksanakan standar rekrutmen calon dokter. Hanya dalam implementasinya perlu diawasi secara ketat, karena mengingat banyaknya fakultas kedokteran (negeri dan swasta) dan ada saja oknum-oknum tertentu yang mencoba mengambil kesempatan untuk kepentingan kelompok. Perubahan harus dimulai dari niat yang tulus dan semangat yang kuat dari profesi kedokteran sendiri. Inilah yang saya tuntut dari organisasi profesi (IDI dan PDGI) untuk tetap mengambil peran aktif dalam menyusun kebijakan pendidikan kedokteran.

Institusi pendidikan kedokteran (negeri/swasta) harus berhenti mengkomersialisasikan pendidikan kedokteran. Bisnis pendidikan, liberalisasi pelayanan kesehatan, dan penjajahan profesi kedokteran harus dilawan secara bersama-sama. Mulai saat ini, institusi pendidikan kedokteran harus memiliki kesadaran yang kuat untuk memajukan dunia kedokteran yang lebih bermartabat. Pemerintah dan wakil rakyat perlu mengevaluasi Undang-undang BPJS agar juga mengatur secara bermartabat tentang hak dan kewajiban para pemberi pelayanan kesehatan (dokter, klinik, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya). Kontrak kerja akan menimbulkan persoalan besar bagi fasilitas kesehatan dalam implementasi UU tentang BPJS.

Banyak hal-hal spesial lainnya yang mungkin belum bisa saya paparkan karena pengetahuan pendidikan kedokteran yang saya pahami. Namun kelima alasan tersebut setidaknya mampu menjawab beberapa kalangan yang kritis terhadap profesi kedokteran. Tulisan ini bukan bermaksud untuk melebih-lebihkan ataupun mengistimewakan profesi dokter dan pendidikannya, namun sebagai upaya perjuangan menjaga profesi yang bermartabat dengan nilai-nilai keluhuran yang dimilikinya. Ketidakadilan bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja, oleh karena itu mari kita lawan bersama-sama. MERDEKA !

Penulis : Rizky Adriansyah (Dokter Spesialis Anak | Fellowship of Pediatric Cardiology - FK UI / RSUPCM | Dosen FK USU | Relawan MER-C Indonesia | Ketua BP2KB IDI Wilayah Sumatera Utara)

Sumber : http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2013/10/25/mengapa-pendidikan-kedokteran-harus-spesial--604747.html

Dukung Sosial Media Kami

Langganan Info & Berita MER-C