MEDICAL EMERGENCY RESCUE COMMITTEE

Surat Terbuka : CAPRES RI HARUS TOTALITAS DALAM MENDUKUNG KEMERDEKAAN PALESTINA

Kepada Ykh.,Calon Presiden Republik Indonesia2024 – 2029di tempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pertama-tama, kami mengucapkan selamat berkampanye dan berkontestasi pada Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang kepada semua Calon Presiden Republik Indonesia. Calon Presiden yang terhormat, Palestina mempunyai hubungan yang sangat dekat dan mendalam dengan Indonesia. Palestina tinggal satu-satunya negara anggota KAA tahun 1955 yang sampai dengan hari ini belum mendapatkan kemerdekaannya. Secara kontitusi dan sejarah kita mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Tanggung jawab ini mesti diperjuangkan, tidak cukup dengan slogan semata. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan semakin lama tidak menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, tapi malah sebaliknya. Israel dengan kekuatan penuh dan didukung oleh AS dan sebagian negara Eropa melakukan agresi ke Palestina baik di Gaza maupun di Tepi Barat. Agresi ini menimbulkan bencana kemanusiaan dan mengarah ke genosida. Kita menyaksikan betapa sadis apa yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina. Dalam surat terbuka ini, kami ingin mengingatkan kepada para Capres agar jika terpilih dan ditakdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun mendatang, Bapak dapat melakukan upaya yang lebih terhadap Palestina dan juga tegas kepada Israel baik politik maupun ekonomi. Ketegasan ini sangat dibutuhkan ketika dunia Arab semakin mesra dengan Israel. Adapun poin penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak jika terpilih sebagai Presiden RI sbb: 1.    Tetap berjuang untuk membela Palestina dalam solusi dua negara hingga Palestina meraih kemerdekaannya; 2.    Berkomitmen untuk tidak membuka hubungan atau komunikasi dalam konteks membuka hubungan diplomatik dengan Israel; 3.    Berkomitmen memboikot ekonomi Israel, dengan memboikot produk-produk Israel khususnya yang berasal dari Tepi Barat sehingga tidak ada impor-impor illegal dan tidak ada transaksi perdagangan gelap antara Indonesia dengan Israel di level manapun; 4.    Berkomitmen mendukung Palestina di forum-forum internasional. 5.    Berkomitmen untuk totalitas dalam membantu Palestina dan memutus hubungan dengan Israel di bidang apapun. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan kepada Bapak, semoga pandangan kami dapat menjadi perhatian penting bagi Bapak. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Jakarta, 5 Januari 2024 Hormat kami,MER-C Indonesia

MER-C Sambangi Kedubes Uni Eropa Bahas Gencatan Senjata di Gaza Palestina

Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad, sambangi Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta sampaikan masalah krisis kemanusiaan di Palestina, Kamis/14 Desember 2023. Kunjungan ini diterima oleh Anneleen Van Landeghem Sekretaris ke-2 Bagian Politik dan beberapa staf Kedutaan. Dalam pertemuan tersebut, Sarbini menyampaikan apresiasinya atas langkah Uni Eropa yang secara umum telah mendukung upaya gencatan senjata di Palestina. “Kami mengapresiasi Langkah Belgia dan Spanyol serta Uni Eropa secara umum yang mendukung gencatan senjata di Palestina. Uni Eropa telah melakukan hal yang tepat,” ujar Sarbini. Namun ia berharap Uni Eropa sebagai sahabat dan negara yang diperhitungkan oleh Israel dapat mendorong terjadinya gencatan senjata permanen di Jalur Gaza. “Gencatan senjata permanen harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan yang lebih besar di Palestina. Saya yakin, Uni Eropa dengan kekuatan dan pengaruh yang dimiliki dapat mendorong terjadinya gencatan senjata permanen di Palestina,” lanjutnya. Sementara itu, Sekretaris ke-2 Kedutaan Besar Uni Eropa, Annaleen juga menyampaikan apresiasi, penghormatan dan ucapan terima kasihnya atas apa yang sudah dilakukan MER-C di Jalur Gaza, Palestina. Ia juga menyesalkan korban sipil yang berjatuhan dan penderitaan yang dialami Gaza. Pada pertemuan tersebut, ia mengatakan Uni Eropa melalui perwakilannya di Dewan Keamanan PBB juga terus mengupayakan resolusi gencatan senjata mendesak di Jalur Gaza. Hal ini juga sudah dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri RI serta menjadi kesepahaman yang sama antara Uni Eropa dan Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa Uni Eropa telah memberikan dukungan kepada rakyat Palestina sejak lama, termasuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan yang mencapai ratusan juta euro dari tahun ke tahunnya. “Namun bantuan kemanusiaan hanya bisa bermanfaat apabila terjadi perdamaian di dalam Gaza. Dan, Uni Eropa akan mendukung Palestina merdeka melalui solusi dua negara,” ungkapnya. Ketua Presidium MER-C menyambut baik Langkah-langkah yang telah dilakukan Uni Eropa dan meminta agar Uni Eropa dan negara-negara lainnya di dunia untuk terus aktif menyuarakan gencatan senjata di Gaza dan menciptakan perdamaian serta kemerdekaan bagi Palestina.

HNW: Indonesia Harus Tolak Timnas Israel, Ini Jati Diri Bangsa

Dalam rangka mendorong Pemerintah untuk berani menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia, Ketua Presidium MER-C, Sarbini Abdul Murad terus melakukan safari kemanusiaan ke berbagai elemen bangsa. Jum’at/2 September 2022, Sarbini bertemu dan bersilaturahim dengan Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA untuk membahas dan meminta dukungan atas Gerakan Tolak Timnas Israel.  Seperti diketahui, Tim Sepak Bola Nasional U-20 Israel direncanakan akan datang dan bertanding di Indonesia pada tahun 2023 mendatang, seiring izin dan jaminan yang diberikan Pemerintah dalam hal ini Menpora RI terhadap Timnas Israel tersebut. MER-C memandang ini sebagai ujian berat bangsa Indonesia untuk membuktikan kekonsistenannya dalam menentang penjajahan dan membela kemerdekaan Palestina, satu-satunya negara peserta KAA (Konferensi Asia Afrika) yang sampai saat ini belum merdeka.   Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA menyatakan dukungannya terhadap gerakan Tolak Timnas Israel yang tengah digaungkan oleh MER-C. Ia secara pribadi juga sudah menyatakan penolakannya karena menurutnya sikap tersebut adalah kekhasan dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang sudah berlaku sejak zaman Presiden Pertama RI, Bung Karno.   “Indonesia sebagai negara berdaulat dan mempunyai kekhasan. Kita menghormati kekhasan masing-masing negara. Kekhasan Indonesia sesuai dengan kosntitusinya adalah sikap politik yang sudah berlaku sejak zaman Bung Karno, yaitu Indonesia menolak penjajahan Israel,” ujar Hidayat.   “Jadi hendaknya semua pihak memahami itu. Obyektifitas dan sportifitas kita justru harus menghadirkan pemahaman ini. Sebagai tuan rumah, harus diingat bahwa kita punya nilai yang kita pegang. Indonesia itu tidak seperti negara-negara Eropa atau negara-negara lain yang membuka hubungan dengan Israel. Indonesia sejak dari awal justru menolak Israel,” tegasnya.   Lebih jauh ia memaparkan bahwa sejarah panjang bangsa Indonesia sudah mencatat dengan baik sikap Indonesia tersebut. Seperti pada tahun 1955, Bung Karno menolak keinginan Israel untuk diundang ke Bandung pada Konferensi Asia Afrika (KAA). Bung Karno malah mengundang Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seorang Tokoh Pejuang Palestina, Mufti Yerusalem.   Tidak hanya itu, pada tahun 1957, Bung Karno juga tegas melarang Indonesia main dengan Israel. Bung Karno berpandangan lebih baik tidak masuk ke Piala Dunia daripada harus main dengan Israel.   Begitupun pada Asian Games tahun 1962. Indonesia lebih memilih dihukum oleh Panitia Asian Games ketimbang harus mengundang Israel.   “Inilah Indonesia. Indonesia mempunyai sikap dasar, pembukaan UUD-nya sangat jelas dan itulah cita-cita bangsa Indonesia yang diterjemahkan dengan sangat gamblang oleh Bung Karno dalam menyikapi berbagai event internasional,” lanjutnya.    Hidayat pun memberikan perbandingan, bahwa ketika Bung Karno menolak Indonesia main dengan Israel pada tahun 1958, posisi Israel menjajah tanah Paletina baru sekitar 22%. Sekarang Israel sudah menjajah tanah Palestina di atas 80%. “Masa dulu 22% kita tolak, sekarang sudah 85% malah kita terima. Terbalik dong. Seharusnya dulu 22% saja kita tolak, apalagi sekarang 85%, harusnya kan begitu,” ujarnya.   Ia melanjutkan sikap ini sesuai dengan pernyataan Presiden RI, Joko Widodo bahwa Indonesia mempunyai hutang sejarah dengan Palestina karena merupakan satu-satunya negara peserta KAA yang sampai saat ini belum merdeka. Oleh karenanya, Indonesia harusnya membayar hutang sejarah itu dengan memaksimalkan usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.   Hidayat mengingtakan bahwa seluruh manuver sekecil apapun yang bermakna terhadap pengakuan terhadap Israel dan semakin menjauhkan Palestina merdeka harus dihindari. Apabila hal-hal seperti ini terus dibiarkan, seperti Timnas diterima, di Parlemen diterima, NGO diterima, jual beli senjata, dsb, maka akan dijadikan alasan normalisasi.    “Sedikit-sedikit akan dijadikan akumulasi, dalih untuk akhirnya kenapa tidak melakukan normalisasi. Karenanya ini harus kita tolak supaya kita bisa mengkoreksi manuver-manuver Israel yang ingin menjerumuskan Indonesia keluar dari konstitusinya, yaitu mengakui penjajahan Israel,” imbuhnya.   Ia berpendapat Indonesia sangat bisa melakukan penolakan karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan Indonesia mempunyai kekhasan serta jati diri yang selama ini sudah dengan tegas menolak penjajahan Israel.

MER-C Minta Pemerintah Tolak Timnas Israel

MER-C berharap pemerintah selaras dalam perbuatan ketika mendukung Palestina dan menolak Israel yang menjajah Palestina.     JAKARTA — Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) menyampaikan pesan kepada Pemerintah Indonesia mengenai polemik keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia pada tahun 2023. MER-C berharap pemerintah selaras dalam perbuatan ketika mendukung Palestina dan menolak Israel yang menjajah Palestina.   “Ini harapan dan permintaan kami kepada Presiden (Joko Widodo), khususnya agar secara tegas (pemerintah) menolak kepentingan timnas Israel ikut dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia,” ujar Ketua Presidium MER-C dr Sarbini Abdul Murad di kantor Republika, Jakarta, Jumat (19/8).   Sarbini mengingatkan, Presiden Sukarno pernah menolak kepentingan Israel pada tahun 1962 ketika Asian Games. Kalau Presiden Jokowi mampu menolak timnas Israel ikut dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun 2023, artinya Jokowi mampu mengembalikan keberanian dan konsistensi Bung Karno dalam mendukung Palestina.   MER-C yakin Presiden Jokowi akan memperhatikan aspirasi masyarakat. Harapannya, konstitusi Indonesia yang jelas mengatakan bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan betul-betul dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh Pemerintah Indonesia.   Kepada Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, MER-C menyampaikan, Wapres adalah seorang ulama. Karena itu, MER-C yakin, Kiai Ma’ruf akan memberikan yang terbaik kepada pemerintah dan rakyat Palestina. MER-C juga yakin Kiai Ma’ruf akan menolak timnas Israel ikut dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia.   Sarbini mengingatkan, jika timnas Israel mengikuti Piala Dunia U-20 di Indonesia, masyarakat Indonesia pasti akan kecewa. “Akan ada kekecewaan yang terjadi di masyarakat ketika timnas Israel masuk ke Indonesia, bisa jadi ada penolakan yang ekstrem (terhadap timnas Israel),” ujarnya.   Sarbini berpandangan, jika timnas Israel ikut dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia, sama saja pemerintah melanggar konstitusi Indonesia. Jadi, ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, respons keras masyarakat. Kedua, pemerintah melanggar konstitusi. Dua hal ini yang harus dihindari.   “Sesuatu yang tidak bagus untuk kita (pemerintah dan bangsa Indonesia) dan untuk sejarah bangsa Indonesia, maka pemerintah harus tegas untuk bisa melaksanakan hal yang diinginkan oleh konstitusi dan masyarakat Indonesia,” ujar Sarbini.   Sebelumnya, dalam rangka safari kemanusiaan untuk menolak kedatangan timnas Israel, Sarbini bertemu dengan Ketua Presidium Majelis Ormas Islam (MOI) KH Nazar Haris pada Kamis (18/8). Dalam pertemuan tersebut, Ketua Presidium MOI memberikan apresiasi positif atas kunjungan dan pencerahan yang disampaikan oleh pimpinan MER-C.   Kiai Nazar menyambut baik dan mendukung gagasan MER-C menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Sebab, penolakan ini adalah bentuk pembelaan terhadap konstitusi bangsa Indonesia.   “Sesuai dengan UUD 1945, tujuan kita mendirikan negara ini adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” kata Kiai Nazar melalui keterangan tertulis.   Kiai Nazar juga menyampaikan, apabila bangsa Indonesia membiarkan Israel hadir ke Indonesia, Indonesia bisa terancam dengan penjajahan baru, dengan model baru, dan penjajahan lebih ketat.   “Untuk itu, kita akan mencari cara supaya kita bisa menggalang bersama, menjaga kedaulatan bangsa dan kita bisa melindungi bangsa Indonesia dari model-model penjajahan yang sedang direkayasa,” ujar Kiai Nazar.     Link :

Silahkan bertanya?